Kebijakan Fiskal

Deskripsi: Pengertian Kebijakan Fiskal, Tujuan, Jenis dan Cakupan Kebijakannya.

Istilah kebijakan fiskal mungkin masih asing bagi beberapa orang. Kebijakan jenis ini biasa ditemukan dalam bidang ekonomi bisnis.

Kehadirannya dapat membantu mengatur keuangan suatu negara.

Kebijakan fiskal pada umumnya jarang difahami oleh orang umum. Maka dari itu pengenalan terhadap kebijakan fiskal perlu diketahui agar tidak salah mengartikan.

Awalnya kebijakan ini diinisiasi oleh seorang pakar ekonomi Inggris Maynard Keynes sekitar abad 17 an. Keynes berpendapat pemerintah harus bisa menyeimbangkan anggaran dalam berbagai macam fase bisnis.

Terlebih dalam fase kontradiksi dan ekspansi. Dari sini lah dasar kebijakan fiskal terbentuk untuk memanipulasi keuangan dilakukan agar tercipta keseimbangan ekonomi.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterbitkan lembaga berwenang terkait ekonomi dan keuangan negara. Segala bentuk pajak, pengeluaran dan pendapatan diatur berbarengan dengan kebijakan moneter.

Nantinya kebijakan ini akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat, jumlah peredaran uang hingga nilai suku bunga.

Cakupan Kebijakan Fiskal

Semakin dalam dikelan, kebijakan fiskal memiliki cakupan yang lebih luas. Ini terjadi karena sektor ekonomi memiliki jangkauan yang sangat luas pula.

Berikut cakupan kebijakan fiskal yang diberlakukan pemerintah pusat.

1. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan instrumen negara yang sangat berpengaruh pada lahan ekonomi bisnis. Dalam pemberlakuannya, nilai pajak bisa saja ditambah atau dikurangi bergantung pada situasi.

Pembayarannya jadi kewajiban bagi para pelaku pajak.

2. Kebijakan Pengeluaran

Pemerintah berhak melakukan pengeluaran dana untuk proyek tertentu seperti pembangunan infrastruktur, sekolah dan lainnya.

Namun kebijakan ini hanya akan disahkan apabila dalam keadaan mendesak saja.

3. Kebijakan Defisit

Kebijakan pembiayaan defisit negara akan diberlakukan apabila jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah pendapatan.

Pembiayaan jenis ini hanya dilakukan ketika tidak ada sumber penghasilan lain bagi negara.

4. Kebijakan Pinjaman Publik

Pemerintah menerbitkan obligasi dan surat utang yang ditujukan pada bank dunia atau pinjaman dari publik. Ini dilakukan bila kebijakan defisit dinilai kurang berpengaruh.

Kebijakan utang atau pinjaman publik digunakan sebagai salah satu cara untuk pengamanan jumlah kas negara.

5. Penganggaran

Kebijakan fiskal tidak akan berjalan baik tanpa adanya penganggaran keuangan jangka panjang.

Dirumuskan oleh instansi yang berwenang dan menghasilkan berbagai jenis anggaran seperti anggaran tahunan, anggaran kompensasi, anggaran defisit dan jenis anggaran lainnya.

[onphpid_related_posts]

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk menentukan arah, prioritas atau sasaran pembangunan di sektor ekonomi sosial.

Tentunya kebijakan ini diterjunkan langsung dari pemerintahan pusat. Sehingga perannya bisa difungsikan secara nasional.

Adapun lengkapnya tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :

• Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Mendorong tingginya tingkat investasi.
• Membuka kesempatan kerja seluas – luasnya.
• Mewujudkan kesetaraan (keadilan sosial).
• Sebagai wujud pendistribusian dan pemerataan ekonomi masyarakat..
• Menjaga stabilitas harga beragam komoditi baik barang atau jasa.
• Terus menekan tingginya angka inflasi

Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki banyak jenis lagi di dalamnya meliputi kebijakan secara parsial maupun global.

Keseluruhan kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menumbuhkan nilai ekonomi secara berimbang.

Sedikitnya ada 6 jenis kebijakan yang paling umum digunakan dalam sistem perekonomian Indonesia.

Berikut penjelasannya.

1. Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus digunakan dengan tujuan mengatur pendapatan negara sebagai aset agar tidak dibelanjakan.

Kebijakan ini juga berperan sebagai instrumen penekan angka inflasi di sektor ekonomi nasional.

2. Kebijakan Fiskal Dinamis

Saat ekonomi tidak dalam keadaan ekspansi, kebijakan ini akan diberlakukan.

Fungsinya lebih mengarah sebagai penyeimbang nilai pengeluaran dan pemasukan negara. Keberimbangan keduanya haruslah dijaga.

3. Kebijakan Fiskal Defisit

Ketika terjadi penurunan angka laju ekonomi nasional, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan ini.

Lebih jelasnya kebijakan fiskal defisit diberlakukan ketika pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan.

4. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini langsung dilakukan akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.

Kebijakan ini lebih menekankan pada pertimbangan baik buruknya pengeluaran anggaran juga perluasan lapangan kerja.

5. Kebijakan Fiskal Disengaja

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang bermasalah, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan fiskal disengaja.

Caranya dengan sengaja merubah anggaran belanja nasional.

6. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Kebijakan ini lebih berperan dalam pengendalian siklus bisnis nasional.

Di dalamnya mencakup pajak progresif, pajak proporsional, pemberlakuan kebijakan harga minimum hingga asuransi para pekerja.

Dampak Kebijakan Fiskal tentu menyentuh segala aspek perekonomian bisnis nasional. Dengan mengenal pengertian kebijakan fiskal berarti juga memahami karakter  perekonomian negara.

Sebagai pemeran ekonomi, ada baiknya mengenal dan menimbang kemungkinan apa saja yang akan terjadi karena laju ekonomi nasional berdampak pada pendapatan pribadi.